LICENSING PROCESS OF AN ABWR IN INDONESIA (A PRELIMINARY CONCEPT)

Sari

ABSTRACT

LICENSING PROCESS OF AN ABWR IN INDONESIA (A PRELIMINARY CONCEPT). The formation of an independent nuclear regulatory body within Indonesia is very important in early step due to legislation aspect. Once formed, the Indonesian Regulatory Body will have to established a formal process for licensing of nuclear power plants in Indonesia. Drawing upon GE’s experience in obtaining a design certification for the standardized ABWR, a study was performed to look at a possible licensing process that could be established. It was concluded that the Indonesian Regulatory Body should take advantage of the U.S. NRC licensing process using the traditional two-step process, but incorporating selected portion's of the recently promulgated one-step process which will minimize the duplication of reviews. Relative to the ABWR design, the Indonesian Regulatory Body can take advantage of the fact that the basic design has been approved by the regulatory bodies in both the United States and Japan, and focus attention on site specific issues.

ABSTRAK

PROSES LISENSI ABWR DI INDONESIA (SEBUAH KONSEP AWAL). Pembentukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang independen di Indonesia adalah merupakan langkah awal yang penting ditinjau dari aspek hukumnya. Terbentuknya Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentu akan menetapkan proses perizinan formal bagi Pusat Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia. Berdasarkan pengalaman GE tentang diperolehnya sertifikasi desain ABWR terstandar, maka kajian ini dimungkinkan dalam penerapan proses perizinan dapat dilaksanakan. Ditarik kesimpulan, bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia sebaiknya dapat mengambil manfaat dari proses perizinan USNRC melalui proses dua-tahap yang tradisional. tetapi berkaitan itu pula, dari bagian yang dapat dipilih dari proses perizinan yang saat ini dikenal dengan tipe satu-tahap tentunya manfaatnya akan sangat mengurangi adanya proses kaji ulang (review) yang berulang-ulang. Berkaitan dengan desain ABWR, bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat juga mengambil manfaat dari fakta desain dasar yang telah disetujui oleh kedua badan pengawas di Amerika Serikat dan Jepang, dan difokuskan perhatiannya pada masalah tapak yang spesifik.